Berita Terkini

Pacitan, kab-tuban.kpu.go.id - Selama 3 (tiga) hari (25-27/09/2022), Anggota KPU Kabupaten Tuban yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nur Hakim, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Endang Sri Arti Rahayu, dan Admin Sipol, M. Ali Fikri menghadiri Rapat Koordinasi Dukungan Kegiatan Perencanaan Dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU Kabupaten Pacitan, Jalan Veteran No. 66, Gantung, Pacitan. Acara yang dimulai Minggu sore (25/09/2022) di Gedung Karya Dharma ini dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa dengan Pak Arba, menyampaikan bahwa kegiatan ini diadakan untuk menyamakan persepsi di 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan. Baik terkait jadwal dan tahapan maupun hal-hal krusial lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam tahapan tersebut. Setelah pembukaan, acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan DIM (Daftar Inventaris Masalah) dan sharing of experience pada saat Verifikasi Administrasi yang disampaikan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota. (af/humas)

Tuban, kab-tuban.kpu.go.id - KPU Kabupaten Tuban membuka kesempatan untuk mengikuti Program Magang bagi mahasiswa/i dan/atau siswa/i aktif. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Tuban. (humas)

Tuban, kab-tuban.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Dukungan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) dalam Tahapan Pembentukan Badan Adhoc. Kegiatan yang melibatkan Divisi SDM dan Kasubbag Hukum dan SDM 38 kabupaten/kota di Jawa Timur itu ditempatkan di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, 25-26 September 2022. Miftahur Rozaq, Anggota KPU Provindi Jawa Timur dalam sambutannya bilang, kegiatan ini sangat penting karena untuk memudahkan proses rekrutmen badan adhoc. Karena dalam tata kelola pemerintahan sudah lama dipakai sistem elektronik. "Sistem elektronik ini memudahkan pengelola dan masyarakat untuk melakukan kerja-kerja dan sekaligus memantau dalam sebuah sistem," katanya. Menurut Rozaq, KPU dalam beberapa kepentingan tahapan sudah dilakukan sistem informasi teknologi. Semisal Sipol, Silon, dan sebagainya. Hal itu semua dilakukan dalam rangka transparansi dan masyarakat juga bisa melakukan pemantauan dan berpartisipasi. "Dalam SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) yang akan diperkenalkan ini ada beberapa fitur NIK yang harus diketahui oleh peenyelenggara dalam rangka pembentukan adhoc," jelasnya. Selain itu Rozaq meminta ke depan, ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh pengelenggara. Pertama, penguatan pemahaman regulasi adalah sesuatu yang harus dilakukan dan diusahakan dipelajari setiap regulasi yang ada. Kedua, Pemahaman penguasaan teknologi informasi. "Dengan dunia digitalisasi saat ini mengharuskan semua penyelenggara mellek teknologi. Karena perkembangan teknologi sudah tidak bisa dibendung lagi," tegasnya. Kemudian yang terakhir, lanjut mantan Komisioner KPU Sampang ini, yang juga tidak kalah penting adalah pemahaman tata kelola kepemiluan. Tata kelola pemilu harus dimengerti dalam upaya profesionalitas seorang penyelenggara. "Hal-hal itu harus selalu di update dalam diri seorang penyelenggara dalam meningkatkan kualitas kinerja menuju pemilu 2022," pungkasnya Hadir dalam kegiatan tersebut Rochani, Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jatim dan Sekretaris KPU Jawa Timur, Nanik Karsini. (za/humas)

Gresik, kab-tuban.kpu.go.id - Selama 2 hari, Kamis - Jumat (22-23/09/2022), Anggota KPU Kabupaten Tuban, Zakiyatul Munawaroh, Kasubbag Teknis Penyelenggeraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Endang Sri Arti Rahayu, dan Operator e- PPID, M. Ali Fikri mengkuti Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa dengan Pak Anam ini menyampaikan bahwa saat ini KPU Provinsi Jawa Timur membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.  "KPU Provinsi Jawa Timur membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Baik secara langsung ataupun melalui website dan berbagai platform di media sosial. Termasuk keterbukaan anggaran. Sehingga penyelenggaraan kita semakin akuntabel. Membangun Pemilu yang legitimate dan membangun kepercayaan publik," jelasnya. "Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Sehingga masyarakat di Jawa Timur dapat memperoleh informasi dari KPU dengan mudah," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Anggota KPU Kota Surabaya tersebut. (af/humas)

Medan, kab-tuban.kpu.go.id - Kamis malam (22/09/2022), 1097 peserta menghadiri Rapat Koordinasi Penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Sebagai Bahan Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis No 7, Medan, Sumatera Utara. Peserta undangan terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Data dan Informasi, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Kasubbag Perencanaan Data, dan Informasi KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Hadir mewakili KPU Kabupaten Tuban, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Moh. Nurokhib dan Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi yang diwakili, Saila Amaliya.  Acara yang berlangsung selama 3 hari (22-24/09/2022) diawali dengan seremonial tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Utara yang merefleksikan penghormatan kepada tamu. Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Dalam sambutannya, Hasyim menegaskan bahwa data Pemilih harus update, mengingat data penduduk bergerak dengan cepat. "Ada 3 (tiga) prinsip utama pemutakhiran data Pemilih yaitu komprehensif, akurat, dan mutakhir," jelas pria kelahiran Pati ini. "KPU akan secara bertahap, menyingkronkan data Pemilih dengan data kependudukan yang dibawahi oleh Kementerian Dalam Negeri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut akan dilakukan 6 bulan sekali," lanjutnya. Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Indroos menghimbau KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk mulai memperhatikan pembentukan TPS (Tempat Pemungutan Suara) Khusus. TPS-Khusus dapat diisi oleh Pemilih dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Mahasiswa, dan Santri yang tidak kembali ke kampung halaman di hari Pemungutan Suara. (sa/humas)

Manado, kab-tuban.kpu.go.id - Kamis malam (15/09/2022) 1007 peserta menghadiri Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022 di Grand Kawanua International City Novotel Manado Golf Resort and Convention Center, Jalan A.A Maramis Kayuwatu, Karaigi II, Kota Manado, Sulawesi Utara. Peserta undangan terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Koto, Kabag Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan partisipasi dan hubungan masyarakat, beserta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Hadir mewakili KPU Kabupaten Tuban, Anggota KPU Kabupaten Tuban yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Zakiyatul Munawaroh dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Endang Sri Arti Rahayu. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini (15-17/09/2022) dibuka dengan seremonial Tari Pisok. Tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara ini merupakan jenis tarian selamat datang atau tari penyambutan yang merefleksikan nilai gotong royong. Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Dalam sambutannya, Hasyim menegaskan banyak hal yang dapat dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat. "Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari pemungutan suara tetapi bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menjadi penyelenggara badan adhoc serta memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara dapat diakses secara luas oleh publik," tegas Hasyim. Lebih lanjut, pria yang juga akademisi di FISIP Universitas Diponegoro, Semarang tersebut menjelaskan terkait informasi kepemiluan kepada publik harus memperhatikan 5 (lima) aspek yaitu penyampai pesan, isi pesan, audiens, media, dan strategi. (humas)