Berita Terkini

Tuban, kab-tuban.kpu.go.id. - Sejumlah 4 (empat) Peserta Didik dari SMK PGRI 2 Tuban mulai menjalankan kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin) atau dikenal dengan Program Magang di KPU Kabupaten Tuban sejak Rabu (14/6/2023). Kegiatan Prakerin di KPU Kabupaten Tuban ini berlangsung selama 4 (empat) bulan dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2023. Selasa (20/6/2023), di Ruang Media Center Peserta Magang mendapatkan pengarahan dari Kasubbag Hukum dan SDM, Moch. Sutaji dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Endang Sri Arti Rahayu. Kegiatan pengarahan tersebut diikuti oleh Jerista Dwi Nur Afifah, Bela Sofiana, Mochamad Kholiq, dan Ahmad Rafi Ramadhani. Kegiatan pengarahan ini bertujuan agar Peserta Magang dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran tersebut dapat menjalankan kegiatan Prakerin dengan terarah. "Jadikan magang ini sebagai tempat untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang dinamika dunia kerja. Sehingga nanti makin bertambah pengetahuan dan pengalaman sekaligus kian terampil karena langsung praktek administrasi perkantoran," jelas Endang perempuan asal Surabaya ini. (humas)

Tuban, kab-tuban.kpu.go.id - KPU Kabupaten Tuban mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, Senin (19/6/2033), mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai di Aula Kantor KPU Kabupaten Tuban. Seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Data se-Kabupaten Tuban hadir dalam rapat untuk kesiapan jelang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilh Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sedianya akan diselenggarakan pada hari Rabu (21/6/2023). Ketua KPU Kabupaten Tuban, Fatkul Iksan, dalam sambutannya mengimbau kepada peserta rakor tersebut untuk sungguh-sungguh menyelesaikan tanggung jawab masing-masing dalam mengolah data Pemilih sesuai instruksi dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tuban.  "Akurasi data Pemilih yang ditetapkan pada DPT menjadi kunci akurasi dalam pengadaan barang dan jasa atau logistik Pemilu 2024 nanti," tegas pria asli Kecamatan Soko tersebut.  Anggota KPU Kabupaten Tuban Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Zakiyatul Munawaroh, menambahkan bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah semakin mendekati hari H pemungutan suara. Hal ini membutuhkan fokus dan komitmen tinggi dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu.  "Disiplin waktu, integritas, dan komitmen perlu ditegakkan sebagai bagian dari profesionalitas Penyelenggara Pemilu dan tanggung jawab utama yang harus diemban," tegas Zakiya, sapaan kesehariannya. Anggota KPU Kabupaten Tuban, Moh. Nurokhib, sekaligus Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin), memimpin rapat koordinasi tersebut hingga selesai.  Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Saila Amaliya, dan Kepala Sub Bagian Rendatin, Fitri Maharani Yudhita, turut mengawal kegiatan tersebut. (dy/humas)

Jakarta, kab-tuban.kpu.go.id - Perwakilan KPU Kabupaten Tuban ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 - 16 Juni 2024 dan berlangsung di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat yang diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Tuban, Fatkul Iksan, Sekretaris KPU Kabupaten Tuban, Mochamad Arifuddin, dan Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Rizki Yulli Indahsari. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. Dalam sambutannya pria yang akrab dipanggil Pak Hasyim menjelaskan bahwa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, KPU berkewajiban untuk mempersiapkan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu tersebut, salah satunya adalah menyediakan logistik Pemilu. Pengelolaan logistik mempunyai 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan anggaran, pengadaan barang, pendistribusian, serta pemeliharaan dan penghapusan. Seluruh tahapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara baik, taat prosedur, dan tertib administrasi. "Suksesnya Pemilu 2024 tidak lepas dari proses penyediaan logistik Pemilu, dalam tahapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah proses penyusunan anggaran, pengadaan barang, pendistribusian, serta pemeliharaan. Dalam kegiatan ini kami menghimbau agar jajaran KPU Kabupaten/Kota mempedomani regulasi yang berlaku sehingga tahapan ini bisa berjalan denga baik," ujar Hasyim. (humas)

Tuban, kab-tuban.kpu.go.id - Dalam rangka mensukseskan Pemilu Tahun 2024, Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban melakukan Sosialisasi Pemilu dalam kegiatan KONFERANCAB (Konferensi anak cabang ) ke VII PAC Gerakan Pemuda Ansor kecamatan Jenu, (18/6/2023). Kegiatan Konferensi ini dihadiri oleh Camat Jenu, diwakili Bapak Zainul Arifin SH.MM, Danramil 0811/15 Serma Darmani, Kapolsek, Ketua PC GP Ansor Tuban, ketua PAC Ansor Jenu, Ketua MWC NU, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, Karang Taruna, Pemuda Muhamadiyah, Ranting Ansor, seluruh anggota Ansor dan undangan lainya. Jumlah peserta yang hadir pada acara ini 80 peserta. Dalam kesempatan yang baik, PPK kecamatan Jenu melakukan sosialisasi tahapan pemilu. Divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM Jenu, Miftahul Huda menyampaikan bahwa dalam bulan Juni ini tahapan pemilu sedang berjalan adalah penetapan DPSHP akhir (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) di tingkat desa dan kecamatan. Huda panggilan akrabnya menyampaikan kepada peserta untuk mengecek apakah namanya sudah masuk dalam daftar pemilih. harapan Huda berharap masyarakat di kecamatan Jenu namanya tidak ada yang tercecer / tertinggal dalam data pemilu 2024.   "Ayo cek nama kita dalam cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan nama kita masuk dalam DPT atau belum." Jelasnya  Tak hanya itu, Huda juga menginformasikan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pemerintah mempunyai hajat besar yaitu pemilihan umum dengan 5 surat suara diantaranya pemilihan umum untuk Presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten.    Masyhari selaku ketua PAC Ansor Jenu menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh PPK Jenu. Beliau menyampaikan agar generasi muda harus melek teknologi. Lebih lanjut Masyhari menyampaikan bahwa pemuda harus memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman dan perubahan sosial dimasa depan. "Pemuda Ansor tidak boleh hanya jadi penonton saja dalam pemilu 2024, atau bahkan tidak tau pemilu itu apa. Ansor harus ikut aktif mengetahui dan menginformasikan kepada masyarakat bagaimana menjadi pemilih yang baik." Tuturnya. (Huda/Parmas)

Tuban, kab-tuban.kpu.go.id - Dalam serangkaian acara Haflah Akhirussanah Yayasan Salafiyah Dusun Koro Desa Pongpongan , Panitia Pemilihan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban melakukan sosialisasi Pemilu kepada semua civitas akademika dan wali murid se- Yayasan Salafiyah yg terdiri dari TK Harapan Bangsa Koro, MI Salafiyah Koro dan MTs Salafiyah Al Amin Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Juni 2023 yang dihadiri kurang lebih 300 orang wali murid yg terdiri dari Wali murid TK, MI, dan MTs, serta Civitas Akademika di Yayasan tersebut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut bapak ibu guru yang tergabung dalam Yayasan Salafiyah Koro, PPS Desa koro dan PPK kecamatan Merakurak.   Pemaparan materi dalam sosialisasi ini disampaikan oleh Moh. Santoso selaku anggota PPK Kecamatan Merakurak Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Pria yang akrab dipanggil Santoso itu menyampaikan pesan kepada wali murid dan civitas akademika bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 adalah Pemilihan Umum yaitu dengan memilih 5 surat suara. Diantaranya Presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Peserta sosialisasi terlihat antusias saat mendengarkan informasi yang penting dari PPK Merakurak ini. Santoso pun menekankan untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 dan  jangan golput.  "Tanggal 14 Februari 2024 adalah hari pelaksanaan Pemilu, masyarakat akan menerima 5 surat suara yang berbeda sesuai Daerah Pilihan masing-masing. Untuk sebutan Dapil sekarang menggunakan kata Dapil Tuban 1,yang mana Dapil Tuban 1 meliputi Kecamatan Tuban, Kecamatan Merakurak,Kecamatan Montong dan Kecamatan Kerek. Jika ada masyarakat yang pindah memilih di kecamatan selain 4 kecamatan diatas, maka masyarakat  harus teliti dalam menerima surat suara nantinya karna beda Dapil maka beda pula surat suara yg di berikan. " ujar Santoso Selain itu Santoso juga menyampaikan tahapan pemilu sekarang adalah seleksi berkas administrasi Bakal calon legislatif (bacaleg), yang mana ada 17 partai politik yang sudah menyerahkan berkas bacaleg  di KPU Kabupaten Tuban, dari 17 Partai politik yang sudah menyerahkan berkas bacalegnya ke KPU Kabupaten Tuban. Saat ini KPU kabupaten Tuban sedang melakukan proses verifikasi administrasi bacaleg tersebut.  Dengan adanya sosialisasi Pemilu bertempat di Yayasan Salafiyah Dusun Koro Desa Pongpongan, PPK Kecamatan Merakurak berharap partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 akan semakin meningkat terutama di Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. (Sant/humas)

Surabaya, kab-tuban.kpu.go.id - KPU Kabupaten Tuban ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.  Kegiatan ini dilaksanakan di Surabaya mulai tanggal (9-13/2023 yang diikuti Moh. Nurokhib selaku Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Tuban dan Operator Sidalih, Saila Amaliya.  Rakor yang bertempat di Surabaya ini dilakukan untuk penyelesaian data invalid, data ganda dalam negeri dan luar negeri. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari.  Dalam sambutannya, Hasyim menyampaikan bahwa tiap satker (satuan kerja) melakukan pencermatan kembali atas Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang telah dimutakhirkan dan dilakukan analisis kegandaan serta meminta catatan dan masukan ke stakeholder sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selanjutnya kegiatan dipimpin oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos. Perempuan yang akrab dipanggil Bu Betty ini menjelaskan bahwa rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kecamatan berbeda dengan rekap ditingkat kabupaten. "Rekap DPSHP Akhir ditingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) tidak sama dengan jumlah DPT yg ditetapkan  tingkat KPU Kabupaten/Kota, mengingat terdapat tahapan analisa ganda yang dilaksanakan setelah penetapan DPSHPA ditingkat kecamatan sebelum Penetapan DPT ditingkat kabupaten/kota," ujarnya.  (af/na/humas)