KPU Kabupaten Tuban mengikuti Knowledge Sharing: Membangun Sensitivitas Disabilitas SDM Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB
Tuban, kab-tuban.kpu.go.ig - KPU Kabupaten Tuban mengikuti Knowledge Sharing: Membangun Sensitivitas Disabilitas SDM Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB melalui Live Youtube pada Senin (30/06).
Ibu Nurhasni selaku Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas), dalam pembukaan menyampaikan bahwa, "Sebagai negara pentingnya memiliki pelayanan publik yang baik bagi semua orang termasuk para disabilitas untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik. Sudah saatnya pelayanan publik menjadi tempat aman untuk semua orang tanpa terkecuali. Mari kita membuat pelayanan publik aman, nyaman dan inklusif".
Dalam knowledge Sharing ini mengundang 3 narasumber, yaitu ibu Marthella Sirait, CEO Koneksi Indonesia Inklusif (konekin), Bapak Ari Triyono, CEO Literasi Inklusi Nusantara (linktara), dan Ibu dr. Isnindyarti, MKM, CEO RS Metropolitan Medical Center (MMC).
Ibu Marthella Sirait, dalam materinya menyampaikan bahwa sekitar 10% dari populasi Indonesia adalah disabilitas baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat (hidden disability). Jenis dari disabilitas tidak terlihat sebagai contoh adalah autisme, ADHD, gangguan kecemasan dan lain sebagainya.
Beliau juga menyoroti tentang beberapa instansi yang mengklaim telah inklusi setelah melakukan pelatihan bahasa isyarat untuk para karyawan terkhusus frontliner. Namun hal tersebut tidak bisa disebut inklusi atau ramah terhadap kelompok rentan. Karena pada dasarnya disabilitas tidak hanya penyandang disabilitas bisu (tunawicara) saja. Sebagai instansi Inklusi harus melayani dengan setara, bermartabat dan tanpa diskriminasi. Serta harus bisa memahami ragam disabilitas secara keseluruhan.
Narasumber kedua, Ari Triyono atau biasa disebut Mas Ari. Beliau merupakan penyandang disabilitas tunanetra total atau tidak memiliki sisa penglihatan.
Beliau menyampaikan pelayanan publik akan kehilangan maknanya jika hanya melayani secara ekslusif dan tidak bisa melayani semua secara inklusif, seperti individu disabilitas, para warga di daerah 3T, lansia, ibu hamil, dll.
Beliau juga menambahkan untuk interaksi dengan individu disabilitas dapat menghormati kemandirian mereka dengan bertanya terlebih dahulu sebelum membantu, tidak langsung menyentuhnya karena mereka sensitif terhadap kontak fisik maupun kontak terhadap alat bantunya. Untuk berkomunikasi langsung dapat dengan memandang langsung individu disabilitas dan bukan pada pendampingnya.
Narasumber ketiga, Ibu dr. Isnindyarti, MKM, menyampaikan bahwa dalam setiap rumah sakit harusnya memiliki fasilitas yang aksesnya mudah bagi disabilitas dan juga pelayanan nya juga harus dilakukan dengan setara dan tidak diskriminatif.
Knowledge Learning diakhiri dengan praktik pelayanan untuk individu dengan disabilitas ganda yang dilakukan oleh Bapak Chandra Gunawan, Ketua Perkumpulan Tuli Buta (Pelita) yang juga penyandang disabilitas ganda buta dan lemah pendengaran.
Harapan dari knowledge learning ini adalah agar pelayanan publik dapat melayani semua orang tanpa terkecuali dengan setara, bermartabat dan tidak diskriminatif. (humas)
